Bawaslu Aceh Timur Perkuat Pemahaman Pengawasan Dana Kampanye melalui Bawaslu Membelajarkan Volume 2

Idi – Bawaslu Kabupaten Aceh Timur mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan materi “Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye” yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Aceh Timur dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Timur, Senin, 9 November 2026.

Pendalaman materi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan penguatan pemahaman jajaran pengawas pemilu terhadap aspek pengawasan dana kampanye, khususnya dalam memastikan pengelolaan dana kampanye berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam materi “Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye”, pembahasan diarahkan pada pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban peserta pemilu dalam mengelola penerimaan serta pengeluaran dana kampanye. Hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan demokratis.

Dana kampanye memiliki peran penting dalam proses kontestasi politik. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dana kampanye juga menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana, praktik politik uang, serta berbagai bentuk pelanggaran dalam tahapan pemilu.

Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai substansi pengawasan dana kampanye, sehingga mampu memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap potensi pelanggaran terkait dana kampanye.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Aceh Timur dalam kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperkuat kualitas pengawasan pemilu, guna mendorong terwujudnya pemilu yang transparan, profesional, berintegritas, serta akuntabel.