Petakan Potensi Kerawanan Pemilu, Bawaslu Aceh Timur Ikuti Rapat Usulan Indikator IKP
|
Idi - Dalam upaya memperkuat mitigasi risiko dan pengawasan tahapan pemilu yang berintegritas, jajaran pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Aceh Timur mengikuti Rapat Usulan Indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Aceh secara daring melalui Zoom Meeting, Sabtu (31/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran komisioner Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) serta Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H), beserta staf dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Aceh.
Rapat dibuka oleh Koordinator Divisi P2H Bawaslu Provinsi Aceh, Maitanur. Dalam arahannya, dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya peran aktif kabupaten/kota dalam memberikan masukan dan usulan indikator IKP yang akurat, komprehensif, dan sesuai dengan dinamika serta karakteristik lokal di masing-wasing daerah.
Selanjutnya, pembahasan teknis disampaikan oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Aceh, Yudi Ferdiansyah Putra. Pembahasan difokuskan pada aspek teknis penyusunan dan pengusulan indikator IKP, termasuk hal-hal yang perlu menjadi perhatian jajaran pengawas pemilu dalam mengidentifikasi potensi kerawanan di wilayah masing-masing.
Melalui rapat tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi dan pengalaman pengawasan di daerah, sehingga indikator yang dirumuskan mampu menggambarkan berbagai potensi kerawanan secara lebih komprehensif dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Kehadiran delegasi Bawaslu Aceh Timur dalam forum ini menegaskan komitmen tinggi lembaga dalam mendukung penguatan pengawasan pemilu yang berbasis data (data-driven supervision). Masukan dan usulan yang dihimpun dari tingkat kabupaten/kota diharapkan mampu memperkaya instrumen IKP nasional sehingga pemetaan kerawanan pemilu di Provinsi Aceh ke depan semakin tajam dan objektif.
Dengan pemetaan kerawanan yang baik, langkah-langkah pencegahan diharapkan dapat dirancang secara lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.
Bawaslu Aceh Timur terus berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Bawaslu Provinsi Aceh serta seluruh jajaran pengawas pemilu guna mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada terwujudnya demokrasi yang berkualitas.
